Pengacara Depok – Pembagian Harta Gono Gini

Pengacara depok - pembagian harta gono gini

Pengacara Depok – Masalah Harta Gono Gini

Dalam proses perceraian, tentu saja akan banyak hal yang perlu diselesaikan dengan baik melalui proses hukum. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pasangan dalam menempuh proses perceraian merupakan tentang pembagian harta gono – gini.  Jadi, harta gono – gini merupakan harta benda atau hasil kekayaan yang mereka dapatkan selama berlangsungnya perkawinan / kehidupan berumah tangga.

Meskipun harta tersebut hasil dari kerja keras suami, namun tentu saja istri tetap memiliki hak atas harta bersama tersebut. Jadi, harta bersama yang pasangan dapatkan secara bersama – sama merupakan hak pasangan suami istri tersebut. Hal ini berarti, baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama itu. Dan, pembagian harta gono – gini itu juga tentunya telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Harta gono – gini itu bisa dalam bentuk benda berwujud, benda tak berwujud ( kewajiban dan hak ), surat berharga dan lain sebagainya. Selama tidak ada perjanjian pernikahan maka apabila terjadi perceraian maka masing – masing pihak dari istri maupun suami berhak atas harta tersebut.

Namun tidak semua harta yang mereka miliki termasuk kedalam harta gono – gini, karena ada juga yang termasuk kedalam harta pribadi. Menurut hukum perkawinan yang berlaku ( UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ) maka harta kekayaan yang ada sebelum perkawinan maka tidak termasuk harta bersama. Dengan demikian, harta bawaan suami atau istri tetaplah menjadi hak miliknya selama tidak ada perjanjian yang mengikat. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan juga bukan termasuk ke dalam harta bersama.

Cara Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama ( Gono – Gini )

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, maka Anda bisa melakukan gugatan pembagian harta gono gini ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian. Selain itu, Anda juga bisa memilih prosedur mana yang sesuai dengan kepentingan Anda. Dan perlu Anda perhatikan bahwa ketika Anda mengajukan proses perceraian namun pasangan Anda tidak berkenan untuk membagi harta bersama maka proses perceraian bisa terhambat. Oleh karena itu, apabila Anda menghendaki proses perceraian maka segera laksanakan bersamaan dengan gugatan pembagian harta bersama.

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ). Menurut KHI, apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Namun, pembagian harta bersama tersebut harus tertunda sampai ada kepastian kematian secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan untuk yang beragama selain islam, gugatan harta bersama baru dapat Anda ajukan setelah adanya putusan perceraian ke Pengadilan Negeri terkait. Namun apabila Anda tidak puas dengan hasil yang Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri berikan, maka Anda dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari.

Upaya Yang Dapat Anda Lakukan Untuk Menghindari Pencampuran Harta

Apabila Anda tidak menghendaki harta kekayaan yang Anda peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka Anda harus membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut terjadi pada waktu atau sebelum perkawinan untuk mengatur tentang harta bersama. Hal – hal yang dapat Anda atur dalam perjanjian perkawinan antara lain :

  1. Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta suami dan istri adalah masing – masing.
  2. Ketentuan pembagian harta bersama termasuk kedalam prosentasi pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
  3. Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung.