Hukum Perceraian Di Indonesia

Hukum Perceraian di Indonesia

Proses Perceraian Dalam Hukum Indonesia

Pengacara Perceraian Depok – Dalam suatu pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan. Baik pasangan tersebut baru saja menikah ataupun pasangan yang telah menikah lama bahkan telah mempunyai anak. Perceraian bisa diartikan sebagai sebab putusnya suatu ikatan pernikahan, di luar konteks kematian atau sebab lain.

Perceraian termasuk dalam perkara pidata yang diawali dari adanya gugatan dari sang penggugat. Dalam hal ini, gugatan dapat berbentuk tertulis ( pasal 118 ayat 1 HIR. 142 ayat 1 Rbg ) maupun secara lisan ( pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg ).

Namun, proses perceraian bukanlah suatu proses yang sebentar dan mudah akan tetapi memiliki ketentuan dan tata cara secara hukum. Proses perceraian dapat berjalan dengan baik apabila memiliki alasan – alasan entah itu dari pihak suami maupun istri.

Selain itu, untuk menjamin proses perceraian bisa berjalan dengan maksimal baik pada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, tentu saja membutuhkan peran seorang pengacara. Peran seorang pengacara selain untuk mendampingi pihak yang bersangkutan juga bisa menjembatani dialog antara pihak yang hendak bercerai.

Selain itu, pengacara juga berperan dalam memberikan solusi terkait kesepakatan perceraian seperti harta gono – gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal – hal penting lainnya. Dengan bantuan pengacara, tentu hal – hal semacam itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya rasa kurang puas atau tidak adil.

Dasar hukum untuk proses perceraian di Indonesia sendiri sudah tertera pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan pada undang – undang tersebut, memungkinkan salah satu pihak baik itu suami atau istri untuk melakukan gugatan perceraian. Namun, sebagai negara dengan penganut agama yang berbeda – beda, tentu saja setiap agama memiliki cara tersendiri dalam proses perceraian ini.

Baca Juga : Pengacara Depok

Perceraian Pasangan Muslim

Proses perceraian perkawinan pada pasangan islam, tentu harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ). Dengan demikian dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talah atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Jika melihat pada UU Perkawinan, PP 9/1975 dan KHI menegaskan bahwa seorang muslim yang menikah secara islam dan berniat menceraikan istrinya, maka buatlah dulu surat pemberitahuannya. Surat pemberitahun perceraian tersebut berisi tentang maksud dan alasan – alasan mengapa hendak mengajukan gugatan perceraian. Surat pemberitahuan perceraian tersebut kemudian disampaikan ke Pengadilan Agama tempat tinggal yang bersangkutan.

Kemudian, nantinya pengadilan agama akan mempelajari isi dari surat pemberitahuan perceraian tersebut selambat – lambatnya selama 30 hari. Setelahnya, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan guna meminta penjelasan mengenai segala hal yang berhubungan dengan perceraian.

Dalam agama, tanda putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri bisa putus hanya dengan mengucapkan talak diluar Pengadilan Agama. Namun, hal itu tentu saja tidak berlaku untuk hukum di Indonesia, Anda perlu langsung mengucapkannya pada pengadilan Agama.

Selain hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, proses perceraian juga dapat dilakukan apabila pengadilan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Tentang hal ini akan dilakukan mediasi oleh mediator yang pilihan Pengadilan Agama untuk membujuk kedua belah pihak.

Perceraian Pasangan Non – Muslim

Gugatan perceraian pasangan non – muslim dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami, istri ataupun kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal istrinya saat itu.

Namun, apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui ataupun berpindah – pindah, maka gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan di wilayah penggugat. Untuk proses perceraian, biasanya memakan waktu hingga 6 bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Baca Juga : Pengacara Perceraian di Depok

Syarat Perceraian Dalam Hukum di Indonesia

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang – undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :

  • Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  • Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
  • Tatacara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.

Dan untuk syarat perceraian, tentu saja membutuhkan berkas administrasi bagi sang penggugat, antara lain :

  1. Surat nikah asli
  2. Fotokopi surat nikah 2 lembar masing – masing diberi maerai dan dilegalisasi
  3. Fotokopi KTP
  4. Surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap
  5. Fotokopi KK
  6. Panjar biaya perkara